Berita Terbaru

Influencer, Jaga Ruang Siber dari Hoax, Provokasi dan Ujaran Kebencian Pilkada Serentak 2024

By On Jumat, Mei 17, 2024

 


Pandeglang, BewaraNews.Com - Influencer asal Pandeglang @AzzamAl_Gahazali alias Agus Angkasa menjelaskan tugas influencer harus bisa memberikan konten informatif dan edukatif kepada warga net agar pesan dalam konten tersampaikan dan memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat.

Menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak bulan November 2024 dipastikan calon Kepala Daerah memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkampanye untuk mendulang suara karena dirasakan murah, efektif dan efisien.

“Pemilu adalah momen penting bagi masa depan kita. Namun saat pemilu, berita hoax sering kali muncul untuk memanipulasi opini dan menimbulkan ketidakpercayaan. Untuk menjaga integritas pemilu, kita harus waspada terhadap informasi yang tidak jelas kebenarannya,” Ucap agus. 

Periksa sumber berita sebelum mempercayainya. Pastikan informasi berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Jika menemukan berita yang mencurigakan, cek kebenarannya di situs cek fakta atau media resmi. Disarankan jangan mudah terpengaruh oleh judul sensasional yang tidak didukung bukti.

“Dengan tidak menyebarkan berita hoax, kita ikut menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu. Mari kita berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang bersih dan transparan dengan selalu menyaring informasi secara kritis,” Ungkapnya.

“Bersama, kita bisa memastikan pemilu berjalan dengan damai dan adil. Jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab,” Pungkasnya.

Tim K9 Ditpolsatwa Berhasil Menangkap Pelaku Pemburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon

By On Kamis, Mei 16, 2024


PANDEGLANG, BewaraNews.Com – Tim K9 Ditpolsatwa dari Korsabhara Baharkam Polri berhasil menangkap AD (29), salah satu pelaku perburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Adapun penangkapan tersebut dilakukan oleh personel gabungan dari personel K9 Ditpolsatwa, Brimob Polda Banten dan Polhut. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Ipda Sutarno selaku KaTim K9 Ditpolsatwa dari Korsabhara Baharkam Polri. 

Ipda Sutarno mengatakan, penangkapan tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu dari hari Selasa-Rabu (14-15 Mei 2024) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Selama dua hari ini kami telah melakukan pencarian terhadap pelaku pemburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Alhamdulillah hari ini kita berhasil mengamankan salah satu pelaku yang berinisial AD (29),” katanya, Rabu, 15 Mei 2024.

Adapun kronologisnya, Sutarno menjelaskan, pada tanggal 14 Mei 2024, Tim melakukan pencarian di hutan lindung Taman Nasional Ujung Kulon dan menemukan tujuh pucuk senjata jenis loco yang ditemukan di saung tempat persembunyian pelaku.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Mei 2024 Tim K9, Brimob Polda Banten dan Polhut di bawah pimpinan Ipda Sutarno melaksanakan pencarian dengan titik tolak bekas yang ditinggalkan pelaku.

“Dari hasil pelacakan, kami berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku. Selanjutnya kami melakukan penangkapan dan tersangka dibawa turun dari hutan untuk pengembangan,” ujarnya. (*/red)

PLN Akui Dugaan Pencurian Arus Listrik Dikediaman Pejabat Kemenag, Sukarna: Masalah ini ancaman hukumannya tidak main- main

By On Kamis, Mei 09, 2024

Bekas KWH mikik MK yang dicopot PLN karena ada pelanggaran

BewaraNews.Com Pandeglang | Dugaan adanya pencurian arus listrik dikediaman oknum pejabat Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, diakui petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN Cabang Pandeglang, 

Ditemui dikantornya Candra didampingi Ikhsan selaku petugas P2TL PLN Cabang Pandeglang menuturkan, awal diketahui adanya pencurian listrik tersebut setelah tim teknis P2TL melakukan pemeriksaan di kediaman pelaku. 

"Kami membenarkan adanya dugaan pencurian arus listrik di salah satu rumah milik pejabat Kemenag itu. Namun soal sanksi atau jumlah denda kami tidak tahu karena yang punya wewenang menjelaskan soal itu hanya pimpinan. Kebetulan Pimpinan hari ini sedang tidak ada di kantor. Mungkin bapak bisa kembali datang pada hari senin depan," ujar Candra.

Sebelumnya hasil konfirmasi tim awak media, oknum pejabat Kemenag Pandeglang, MK saat ditemui di ruang kerjanya mengaku jika arus listrik di rumahnya telah diputus pihak petugas dari PLN Pandeglang.

MK juga sempat heran dengan temuan petugas P2TL yang menuding dirinya telah melakukan tindakan pencurian arus listrik. Karena kata MK, dirinya tidak merasa melakukan perbuatan tersebut. Bahkan MK juga merasa sebagai korban.

"Dalam masalah ini saya pun merasa sebagai korban. Karena saya sama sekali tidak pernah mencuri arus listrik tersebut. Saya sempat dipanggil tiga kali oleh PLN soal itu, saya katakan bukan saya pelakunya," tukas MK

MK menjelaskan, rumah yang ditempatinya itu dapat beli dari orang lain. Mulai ditempati sejak tahun 2014 lalu.

"Rumah ini memang dapat beli dari orang, KWH listriknya juga menggunakan KWH token (Pulsa) atas nama orang lain bukan atas nama saya," dalihnya seraya menambahkan, akibat kasus ini arus listrik di rumahnya diputus PLN, dirinya pun legowo dan tidak merasa keberatan.

Namun saat diminta steatmen lain terkait masalah ini MK tidak mengatakan apapun, beliau hanya mengatakan itu tidak benar.

Menanggapi hal itu, E Sukarna salah satu aktivis lokal menyesalkan dugaan pencurian arus listrik itu terjadi di rumah salah satu Pejabat Kemenag Pandeglang. Karena peristiwa itu dapat memberikan citra buruk ASN di lingkungan Kementrian Agama Kab. Pandeglang (Kemenag). Kami menduga disini ada unsur kesengajaan, karena kami yakin MK bukannya tidak tau adanya hal tersebut namun sengaja karena mungkin menurutnya hal tersebut tidak akan diketahui pihak PLN.

" Berapa tahun dia menggunakan Listrik dirumahnya yang  katanya dapat ia beli dari orang lain, kalau tidak ada unsur kesengajaan serta mempunyai itikad baik seharusnya dia melaporkan hal tersebut kepada pihak PLN apalagi dia seorang pejabat yang mengerti tentang aturan serta mempunyai banyak hubungan dengan para pejabat atau pegawai pemerintahan."

E. Sukarna juga mengatakan apabila hal ini benar, tindakan tersebut juga dapat dipidana seperti yang tertuang dalam UU Ketenagalistrikan Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp2.5 miliar.  Masalah ini ancaman hukumannya juga tidak main- main lumayan berat," pungkasnya. @Red

Diduga Ingin Meraup Banyak Keuntungan, Pemdes Sukajaya Abaikan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Irigasi

By On Selasa, April 23, 2024

BewaraNews.Com Pandeglang | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pemerintah Desa (Pemdes) Sukajaya, Kecamatan Keroncong, Pandeglang, dalam pembangunan saluran Irigasi di Blok Nagreg besar dugaan tidak mengutamakan kualitas dan kuantitas.

Terkait dengan hal diatas, Ahmad Rifai (Pepen) Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Jerat Berantas Residivis (LSM JEBRET), kepada media BewaraNews.Com, Senin (22/04/2024) mengatakan dirinya menduga bahwa TPK Pemdes Sukajaya cuma memikirkan keuntungan saja.

"Kami menyesalkan TPK pemerintah Desa Sukajaya diduga hanya ingin meraup banyak keuntungan saja, kerena menurut kami dalam pelaksanaan pembangunan saluran Irigasi diduga tidak mengutamakan kualitas dan kuantitas," jelas Pepen.

Ahmad Rifai (Pepen) Lsm JEBRET

Ia menambakan, pembangunan saluran Irigasi yang dibiayai oleh dana desa tahap 1 tahun 2024 tersebut, diduga dilaksanakan  tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak), dan petunjuk tehnis (Juknis), serta material bangunan yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi..

"kami menduga pembangunan saluran irigasi dikerjakan asal asalan, kerena menurut kami pemasangan pondasi irigasi tanahnya tidak digali terlebih dahulu, dan ada beberapa bagian bangunan lama dibongkar kemudian material lamanya dipasang kembali," kata Pepen.

"Kami juga menduga ada beberapa bagian bangunan saluran Irigasi yang lama dipoles sedemikian rupa sehingga terlihat seolah olah jadi bangunan baru, kerena hal itu terlihat dari beberapa bagian bangunan yang sudah mulai terkelupas," jelas Anggota LSM JEBRET.

Lebih lanjut Ia mengatakan, untuk melakukan pembenahan pembangunan saluran Irigasi tersebut, pihaknya berharap agar tim verifikasi dari kecamatan, serta pihak dinas terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev).

"Kami menekankan agar tim verifikasi dari kecamatan Keroncong bisa berkerja dengan objektif , menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara profesional, dalam melakukan pengawasan setiap kegiatan yang ada di desa, terutama irigasi di blok Nagreg ini," jelas Pepen.

"Kami juga mengharapkan agar pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), serta Inspektorat Kabupaten Pandeglang dapat melakukan Monev guna menindaklanjuti dugaan yang merugikan warga masyarakat ini," tutup Anggota LSM JEBRET. (@Ardy)

Geram Atas Kinerja BPD Desa Pasirkadu, Aktivis Akan Gelar Audiensi

By On Senin, April 22, 2024

 


Pandeglang,  BewaraNews.Com – Aktivis Peduli Pemerintah, Menilai adanya ketidak berfungsian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kabupaten Pandeglang dan seakan hanya mengabiskan Anggaran Negara. 

Hal tersebut diungkapkan Yoki Fardiansyah, salah satu Aktivis Peduli Pemerintah menilai, bahwa masih adanya oknum BPD di wilayah Kabupaten Pandeglang khususnya di wilayah Kecamatan Sukaresmi yang tidak mengetahui Tugas Pokok dan Fungsinya. Kamis, (18/04/2024). 

“Ternyata masih ada oknum BPD yang tidak tau akan fungsi dan tugasnya, terutama bidang legislasi,” ungkap pria asal Kecamatan Sukaresmi tersebut.

Dugaan tidak berfungsinya BPD ini saat dirinya coba mempertanyakan produk hukum apa yang sudah diperbuat atau dibentuk oleh BPD di Desa Pasirkadu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. Namun, pihak BPD dalam hal ini Ketua BPD Desa tersebut tidak bisa menyampaikan agar diketahui publik.

Lebih lanjut, Yoki menyampaikan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan melakukan audiensi ke Pemerintah Kecamatan Sukaresmi agar segera memanggil Oknum Ketua BPD tersebut untuk bisa menunjukkan hasil kinerjanya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pasirkadu. 

Sementara itu, saat media coba konfirmasi kepada Ketua BPD Desa Pasirkadu, Ibnul Azizi atau biasa dikenal dengan sebutan Pekuk, melalui aplikasi WhatsApp pribadinya, dirinya memilih bungkam dengan adanya peristiwa dugaan tersebut (UM).


(*/red)

Pakar Hukum Pidana Dr (C) Hudi Yusuf SH MH Soal Perkara YB, "Tidak Ada Yang Kebetulan Dalam Dunia Hukum"

By On Selasa, April 16, 2024


Pakar Hukum Pidana Dr (C) Hudi Yusuf SH MH 

BewaraNews.com PANDEGLANG | Menurut sumber, setelah viral penangkapan saudara "Y" di media sosial tiba-tiba oknum aparat polres Pandeglang melakukan konferensi pers yang pada intinya  menerangkan bahwa korban dari saudara "Y" banyak, hal ini seakan melegitimasi bahwa penangkapan itu tidak melanggar prosedur dan sudah sepantasnya saudara "Y" ditangkap.

Jika benar demikian tegas Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta kepada media ini, Senin (15/4/2024), maka pihak oknum polres Pandeglang semakin mempermalukan diri sendiri dan "merusak" nama baik korps baju coklat. 

"Oknum penyidik seakan merekayasa dengan mengumpulkan korban lain dalam satu hari. Padahal belum tentu ada keterkaitan kasus yang satu dengan kasus lainnya," ungkap Dr (C) Hudi Yusuf SH MH

Subtansi perkara terkait saudara "Y" adalah bukan hendak mengatakan saudara "Y" tidak bersalah, tetapi yang dipermasalahkan keluarga saudara "Y" adalah cara perlakuan  penangkapan oleh oknum polres Pandeglang terhadap saudara "Y" seakan saudara "Y" teroris musuh besar negara. Padahal selama ini saudara "Y" kooperatif setiap dibutuhkan oleh penyidik selalu hadir memenuhi panggilan.

Ironisnya, dan dianggap tidak lazim lagi setelah penangkapan oknum penyidik dengan unsur kesengajaan mengirimkan chat ke pelapor dan oleh pelapor di upload di status WhatsAap (WA), "Ada apa dengan oknum ini yang begitu memiliki energi besar menyudutkan saudara "Y" ?," tukas Dosen Universitas Bung Karno ini.

Penyidik seyogyanya menggunakan asas praduga tak bersalah dan bersikap netral, dalam arti tidak berpihak dalam setiap perkara.

Konferensi pers yang dilakukan oknum penyidik kemarin jelas salah subtansi terkait banyak korban tetapi masalah utamanya adalah cara penangkapan di tengah malam dini hari, tanpa kordinasi dengan aparatur pemerintah desa seperti RT, RW setempat, sehingga menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat sekitar dan nyaris terjadi konflik.

"Sepatutnya penegak hukum dalam menegakan hukum dapat memperhatikan etika dan norma. Apalagi pelaku kooperatif dan bukan kejahatan terhadap negara bahkan untuk kasus-kasus seperti ini dapat ditempuh keadilan restoratif, mengapa harus arogan?" ungkapnya seraya mengatakan, 

"Mengakui kesalahan bukan dosa namun menutupi kesalahan adalah dosa," Pungkasnya @Red

Sekjen GPS Banten menyayangkan kelangkaan alsintan jenis Combine Harvester

By On Senin, April 15, 2024

Combine Harvester yang dibutuhkan petani, jenis ini padahal sudah banyak bantuan dari pemerintah, namun keberadaannya sulit ditemukan

BewaraNews.Com Pandeglang | Panen Padi Serentak di beberapa Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang membuat para petani kesulitan untuk memanen Tanaman Padi miliknya, lantaran langkanya Alat Mesin Pertanian ( Alsintan) Pasca Panen Padi Berupa Combine Harvester

Hamami Ketua kelompok Tani Karya Baru Desa Patia mengatakan tanaman padi di Desa Patia sudah harus segera dipanen namun ketersediaan Alsintan berupa Combine Harvester menjadikan hambatan.

Mesti sudah banyak yang mendapatkan bantuan 
Combine, namun keberadaannya sulit ditemui, sehingga masyarakat masih menggunakan alat manual

"Luas sawah di Desa Patia sekitar 600 hektar yang harus segera dipanen namun karena ketersediaan alat Combine Harvester cuma ada satu yaitu miliknya Pak Agus menjadikan hambatan bagi para petani. Namun memang sebagian kecil petani sudah dipanen secara manual atau di gebot/di renteg," ungkapnya Hamami, Senin (15/4/24). 

Hal yang sama dikatakan Bayong Ketua Kelompok tani yang ada di Desa Mekarsari kecamatan Panimbang, ia juga menuturkan bahwa para petani di desa Mekarsari khususnya masih sangat membutuhkan Alsintan Berupa Combine Harvester.

"Beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang, sudah memasuki masa panen diantaranya Kecamatan Patia, Sukaresmi, Panimbang, Sobang, Munjul, dan Cikeusik. Parahnya lagi Hama wereng yang melanda Tanaman Padi membuat Para petani harus segera memanen Padi dengan segera kalau tidak, akan mengalami kerugian yang cukup besar", katanya.

Menanggapi hal itu, Ahmad Khotib Sekjen GPS Banten menyayangkan kelangkaan alsintan jenis Combine Harvester. "Keterbatasan Alsintan Pasca Panen berupa Combine Harvester sering menjadi polemik permasalahan yang klasik hampir setiap tahunnya, padahal diketahui setiap Tahun Dinas Pertanian Provinsi ataupun Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang selalu memberikan bantuan untuk Poktan di setiap Desa atau Kecamatan berupa Combine Harvester Brigade (Pinjaman) yang dapat digunakan oleh kelompok tani", jelasnya. 

Ahmad Khotib juga mengatakan ketersediaan Combine Harvester di Pandeglang juga berasal dari Bantuan hibah.

"Setahu saya, hampir setiap tahun ada bantuan hibah Combine Harvester yang digulirkan oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian, namun saat dibutuhkan oleh Petani seolah hilang, entah digunakan di luar wilayah Kabupaten atau Provinsi atau mungkin kurangnya Bantuan Hibah Berupa Combine Harvester dari Kementerian Pertanian yang di salurkan ke beberapa Kelompok Tani yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang,"katanya.

Saat ini petani sudah terbiasa dengan Alat Modern namun ketersediaan Alat tersebut tidak mencukupi dan saya minta kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar melakukan pendataan ulang sejumlah bantuan baik untuk Combine Harvester maupun bantuan Jonder,"pungkasnya. @Red

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *